Banyaknya SMK Tidak Berkualitas Karena Belum Ada Standar yang Jelas

- 8:05 AM
Banyaknya SMK Tidak Berkualitas Karena Belum Ada Standar yang Jelas

Standarisasi kualitas Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi poin penting dalam meningkatkan mutu pendidikan dan mencetak lulusan yang kompeten. Ini adalah bahasan yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution dalam acara Rembuk Pendidikan Kejuruan SMK 2018, di Pullman Hotel Jakarta, Rabu (5/12/2018).

Dalam paparannya, Darmin mengeluhkan sistem pendidikan vokasi (kejuruan) yang masih belum jelas standarisasinya. Padahal menurutnya, standarisasi harus menjadi acuan utama dalam membentuk pendidikan vokasi.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 yang menjelaskan otonomi daerah. Termasuk di dalamnya juga mengatur mengenai NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria). NSPK inilah yang menurut Darmin berguna untuk menentukan acuan utama, termasuk dalam bidang pendidikan kejuruan.

Sehingga, Darmin melanjutkan, tidak akan ada lagi ketimpangan kualitas antara SMK satu dengan SMK lainnya, baik yang berstatus sekolah negeri maupun swasta.

"Kewajiban itu (standarisasi) ditegaskan pada UU No 23 tahun 2014. Tentang NSPK, jadi itu tidak bisa SMK satu sama lain jauh kualitasnya," katanya.

Baca juga: Kenapa Lulusan SMK Masih Banyak yang Menganggur?

Jika standar itu sudah dibuat, Darmin mengatakan, akan menjadi penyaring untuk menentukan apakah suatu sekolah vokasi disebut layak atau tidak. Artinya, jika ada sekolah kejuruan yang didirikan asal-asalan tanpa memikirkan kualitasnya, sesuai standar yang ada. Maka sekolah tersebut dapat dikoreksi.

"(Ibarat) Kalau bikin klinik harus punya ini, ini, ini. Kalau tidak punya ya maka jangan buka, nanti bikin celaka orang," kata Darmin.

Selain itu, Ia juga mendorong Kemendikbud untuk ikut berperan dalam menentukan NSPK bersama pemerintahan daerah. Sehingga tidak ada kebingungan, atau bahkan perbedaan standar yang signifikan antara daerah satu dengan lainnya. Pemerintah daerah pun dirasa lebih bisa menentukan standarisasi yang tepat.

"Jadi Kemendikbud tolong disusun standarnya agar tidak repot pemda terhadap NSPK. Biar tidak kisruh, biar nggak ada lagi yang bikin (sekolah vokasi) seenaknya saja," jelas Darmin.

Baca juga: Berhenti Kejar PNS, Sekarang Tenaga Digital Lebih Menguntungkan dan Dibutuhkan
Penulis: Noval Irmawan
Editor : Noval Irmawan
Image : tabloid-desa.com

Submit Public Comment Here
EmoticonEmoticon

 

Start typing and press Enter to search